Kembangkan Danau Toba, Rizal Ramli: Jangan Bertele-tele, Kerja Cepat
Menko Maritim, Rizal Ramli hari ini mengumpulkan perwakilan Kementerian dan Lembaga membahas pengembangan kawasan wisata Danau Toba, Sumatera Utara.
Pejabat yang datang dalam rapat tersebut antara lain Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hermanto Dardak, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan lainnya.
"Jadi kesimpulannya, kita sepakati semua harus kita percepat karena memang Presiden (Joko Widodo) telah mengatakan tahun ini adalah tahun percepatan," kata Rizal usai rapat di BPPT, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/20160).
Danau Toba dilihat dari Huta Sibaganding Parapat kecamatan Sipangan Bolon kabupaten Simalungun. photo /DTC_tagor
"Jadi jangan lagi membahas sesuatu itu terlalu bertele-tele, mengikuti pola lama yang bikin ribet. Kita ingin semangat percepatan ini diikuti dengan perubahan-perubahan cara kerja yang cepat. Jangan bikin urusan yang terlalu ribet. Sederhanakan," ujarnya.
Hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut, tambah Rizal, akan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) yang akan ditandatangani Jokowi.
"Yang pertama adalah soal wilayah kezonaan yang ditetapkan. Penentuan zona/wilayah. Tadi bupati banyak yang menyerahkan. Kedua, soal Perizinannya dari LHK dan APBN itu akan diselesaikan secepatnya sehingga otorita ini memiliki kawasan yang real dan tanah dengan peraturan yang memadai," ujarnya.
Ketiga, kata Rizal, pengelolaan badan otorita ini tidak seperti mengelola lembaga pemerintah, tapi dikelola secara profesional secara transparan dan akuntabel.
"Oleh karena itu dipilih bentuknya itu bagai BLU (Badan Layanan Umum). Pengelolanya itu dipilih dari profesional swasta maupun pegawai negeri ASN," katanya.
Rizal mengatakan, BLU tersebut akan diaudit secara berkala sehingga di masa mendatang bisa mengelola aset, uang, atau membuat bank sendiri.
"Masa kerja dari BLU ini ditetapkan 25 tahun, bisa diperpanjang jika diputuskan oleh pemerintah yang akan datang," ujarnya.
Dari segi pembiayaan, ujar Rizal, ada pinjaman internasional sebesar US$ 500 juta untuk pengembangan fasilitas infrastruktur. Sebagian lagi akan dibiayai oleh APBN tahun ini dan tahun depan.
"Tadi kita sepakat US$ 3 miliar dibutuhkan sebagai pembiayaan pada pengembangan 10 top destinasi pariwisata yang lain. Kalau semua rencana ini dilaksanakan, Danau Toba jadi tempat pariwisata nomor 3 setelah Bali dan Jakarta. Kita selama ini hanya Bali yang berkembang. Yang lain-lain karena tidak ada infrastruktur jadi tidak bisa berkembang," ujarnya.
Sumber : detik
Pejabat yang datang dalam rapat tersebut antara lain Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hermanto Dardak, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan lainnya.
"Jadi kesimpulannya, kita sepakati semua harus kita percepat karena memang Presiden (Joko Widodo) telah mengatakan tahun ini adalah tahun percepatan," kata Rizal usai rapat di BPPT, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/20160).
"Jadi jangan lagi membahas sesuatu itu terlalu bertele-tele, mengikuti pola lama yang bikin ribet. Kita ingin semangat percepatan ini diikuti dengan perubahan-perubahan cara kerja yang cepat. Jangan bikin urusan yang terlalu ribet. Sederhanakan," ujarnya.
Hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut, tambah Rizal, akan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) yang akan ditandatangani Jokowi.
"Yang pertama adalah soal wilayah kezonaan yang ditetapkan. Penentuan zona/wilayah. Tadi bupati banyak yang menyerahkan. Kedua, soal Perizinannya dari LHK dan APBN itu akan diselesaikan secepatnya sehingga otorita ini memiliki kawasan yang real dan tanah dengan peraturan yang memadai," ujarnya.
Ketiga, kata Rizal, pengelolaan badan otorita ini tidak seperti mengelola lembaga pemerintah, tapi dikelola secara profesional secara transparan dan akuntabel.
"Oleh karena itu dipilih bentuknya itu bagai BLU (Badan Layanan Umum). Pengelolanya itu dipilih dari profesional swasta maupun pegawai negeri ASN," katanya.
Rizal mengatakan, BLU tersebut akan diaudit secara berkala sehingga di masa mendatang bisa mengelola aset, uang, atau membuat bank sendiri.
"Masa kerja dari BLU ini ditetapkan 25 tahun, bisa diperpanjang jika diputuskan oleh pemerintah yang akan datang," ujarnya.
Dari segi pembiayaan, ujar Rizal, ada pinjaman internasional sebesar US$ 500 juta untuk pengembangan fasilitas infrastruktur. Sebagian lagi akan dibiayai oleh APBN tahun ini dan tahun depan.
"Tadi kita sepakat US$ 3 miliar dibutuhkan sebagai pembiayaan pada pengembangan 10 top destinasi pariwisata yang lain. Kalau semua rencana ini dilaksanakan, Danau Toba jadi tempat pariwisata nomor 3 setelah Bali dan Jakarta. Kita selama ini hanya Bali yang berkembang. Yang lain-lain karena tidak ada infrastruktur jadi tidak bisa berkembang," ujarnya.
Sumber : detik
Tidak ada komentar